'uang wajib tahunan otorita' (UWTO) merupakan uang sewa lahan selama 30 tahun yang dibayarkan kepada Otorita Batam, yang sekarang bernama resmi Badan Pengusahaan (BP) Batam. Status lahan tersebut hak pengelolaan lahan (HPL) dan apabila untuk perumahan, hak guna bangunan (HGB).

Meskipun namanya 'uang wajib tahunan otorita' (UWTO), dapat dibayarkan sekaligus untuk 30 tahun atau diangsur selama 12 bulan, 24 bulan atau 36 bulan (lihat rujukan yang disediakan, http://www.bpbatam.go.id/ini/Industry_economy/status_land_us... Ternyata, UWTO ini tidak dimaksudkan untuk dibayar setiap tahun sekali selama 30 tahun.

Oleh karena itu, saya mengusulkan padanan sesuai dengan maknanya (bukan harfiah) 'land lease to Batam Authority'.

Warga perumahan GNB ditagih untuk membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), sebagai uang sewa lahan yang dikuasai BP Batam.
Sesuai dengan peraturan yang berlaku khusus di Batam, UWTO wajib dibayarkan pengguna lahan setiap 30 tahun.

http://kepri.antaranews.com/berita/26575/ratusan-warga-gnb-t...

c. Copy of Commercial Invoice of Land Lease (Uang Wajib Tahunan Otorita), obtained when the land was allocated to BuildCo;

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia...